Tag Archives: FH UNEJ

25Aug/17

Pemilihan Rektor Perguruan Tinggi Negeri Oleh Presiden Merupakan Kegagalan Memahami Penafsiran Hukum dan Dapat Menurunkan Marwah Presiden

WhatsApp Image 2017-08-23 at 09.28.51

Ditulis oleh : Muhammad Hoiru Nail SH MH.

Mahasiswa Pasca Sarjana Program Doktor Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas jember.  naildoank@yahoo.com

Beberapa bulan yang lalu kita semua khususnya civitas akademika dikejutkan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri (mendagri) bapak Tjahjo Kumulo terkait perubahan mekanisme pemilihan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang akan diambil langsung oleh presiden. Artinya dengan kata lain ketentuan awal mendagri mengusulkan pemilihan rektor dilakukan oleh Menristek dikti  35 persen (hak suara menteri) akan diambil oleh presiden. Salah satu alasan pelibatan presiden karena perguruan tinggi berperan penting membangun bangsa dan Negara menjadi lebih baik (dikutip nasional.kompas.com tanggal 1 Juni 2017)

Pemilihan Rektor diatur melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri. Pasal 9 ayat 3 “menteri memiliki 35 persen hak suara dari total pemilih yang hadir dan 65 persen hak dan suara masing-masing senat memliki hak suara yang sama”. Usul mendagri ini tentu memunculkan pertanyaan besar terkait kewenangan pemilihan rektor oleh presiden. Continue reading

10Nov/16

KEPAHLAWANAN DAN NILAI-NILAI JSN45

KEPAHLAWANAN DAN NILAI-NILAI JSN45

taufik

Oleh Muchamad Taufiq, S.H.,M.H.

Mahasiswa Pascasarjana S3 FH UNEJ, Kabid Hukum-Ham-LH PD. PPM Jawa Timur, Bidang Organisasi & Hukum PMI Jawa Timur, Pengprov FORKI Jawa Timur.

PENDAHULUAN

Hanya Bangsa yang Menghargai Jasa Para Pahlawannya Dapat Menjadi Bangsa yang  Besar.  “Satukan Langkah untuk Negeri” merupakan tema peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2016. Setiap memperingati Hari Pahlawan membuat kita ingat pada sejarah heroik perjuangan “arek-arek Suroboyo” dibawah pimpinan Bung Tomo. Tidak menutup kemungkinan pada tanggal 10 Nopember 1945 ditempat lain penjuru nusantara ini juga terdapat perlawanan terhadap penjajah. Mereka yang berjuang dan akhirnya gugur melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan kala itu kita sebut “Pahlawan”. Tidak sedikit anak bangsa yang mendapatkan gelar “Pahlawan” secara dejure namun sesungguhnya sangat banyak “Pahlawan” secara defacto. Artinya secara dejure gelar Pahlawan memang sudah diatur tata cara dan syarat pemberiannya dalam UU No. 20 Tahun 2009, namun sesungguhnya tidak sedikit anak bangsa yang pantas disebut “Pahlawan”.

PAHLAWAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan memberikan definisi terhadap Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Gelar berupa Pahlawan Nasional dan didalam pemberian Gelar dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan. Continue reading