Tag Archives: program doktor

09Nov/17

MAKNA HARI PAHLAWAN SUBSTANSI ATAU PROSESI

MAKNA HARI PAHLAWAN

SUBSTANSI ATAU PROSESI

Oleh Muchamad Taufiq, S.H., M.H.*

“Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku hadapi” (Yogyakarta, 17 Agustus 1948), adalah serangkaian kata indah bermakna yang diucapkan Jenderal Besar Sudirman, sosok tokoh pejuang dan pahlawan yang religius.

UPACARA HARI PAHLAWAN.

Di tahun 2017 ini, tepatnya 10 Nopember kita kembali memperingati Hari Pahlawan dengan upacara. Pelaksanaan upacara rutin biasanya di Alun-alun Kota/ Kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemkab/ Pemkot, lembaga pendidikan bahkan ada yang di gunung maupun di laut untuk mengapresiasikan diri terhadap Hari Pahlawan. Semangat untuk mengikuti prosesi ini sangat besar bahkan lebih tepatnya euphoria memperingati Hari Pahlawan ini luar biasa disepanjang durasi waktu upacara.

Rutinitas upacara ini sebenarnya harus dimaknai sebagai starting point setiap tahun untuk mengambil makna dari sebuah peringatan. Setiap peringatan sebenarnya selalu mengandung makna untuk diambil hikmahnya, bukan sekedar mengikuti prosesinya. Dewasa ini banyak fenomena peringatan dalam berbangsa dan bernegara ini yang hanya terjadi sebatas rutinitas/ ritual belaka. Selesai mengikuti peringatan itu, selesailah rangkaian acaranya. Padahal substansi yang diharakan dalam sebuah Upacara peringatan adalah terbumikannya nilai-nilai luhur dalam peringatan itu untuk diimplementasikan oleh segenap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk kaum mudanya termasuk mahasiswa di dalamnya. Bagaimana dengan Upacara Hari Pahlawan di kampus kita tercinta?

NILAI-NILAI KEPAHLAWAN

Nilai-nilai kepahlawanan ini adalah nilai luhur yang telah dilakukan oleh para pahlawan bangsa yang menghiasi romantikan perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai baik inilah yang seharusnya terus digelorakan kepada generasi berikutnya guna tetap terjaga semangat perjuangan yang tidak pernah lekang oleh zaman. Nilai-nilai kepahlawanan sangat banyak, namun pada kesempatan ini penulis akan mengangkat 4 nilai yang sangat menonjol  adalah : Continue reading

24Oct/16

KONSISTENSI PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) UNTUK MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

nailDitulis oleh : Muhammad Hoiru Nail S.H., M.H. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNEJ, Asisten Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi.

Selasa 11 Oktober 2016 masyarakat dibuat terbelalak dengan pemberitaan media terkait sidak yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama Kepolisian RI ke gedung kementerian perhubungan.ditemukan pada sidak tersebut pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum kementerian perhubungan terkaitan perizinan kapal dan hal tersebut membuat murka presiden jokowi dan presiden langsung membuat tindakan cepat untuk memberantas pungli di negeri ini.

Sehari setelah kejadian di gedung Kemenhub Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menko Polhukam dan Sekretaris Kabinet (Seskab) untuk mempersiapkan aturan main dan juga secara detil mengenai kelembagaan Satuan Tugas (Satgas)  presiden memberikan nama terhadap pemberantasan pungli ini dengan sebutan (Saber Pungli) sapu bersih pungutan liar. Penanggungjawab operasi oleh kementerian Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum,  dan kepolisian RI serta dibantu oleh kementerian dan lembaga terkait.

Sebenarnya kabar mengenai pungli di gedung Kemenhub oleh Presiden langsung bukan merupakan hal yang aneh bagi masyarakat, sebab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang berhubungan dengan birokrasi selalu menjumpai suatu hal yang di sebut dengan pungutan liar atau pungli oleh oknum-oknum pejabat tertentu di suatu instansi pemerintahan. Pungutan liar tersebut diagung-agungkan sebagai jalan pintas bagi seseorang yang hendak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan birokrasi dengan cara yang cepat, tidak berbelit-belit, jalan birokrasi yang pendek serta tidak membuat repot orang yang mengurusnya. Dengan suguhan janji yang di berikan tersebut masyakat tidak sedikit yang menggunakan cara cepat tersebut dengan implikasi harus membayar sejumlah uang tertentu diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.Continue reading

05Oct/16

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember berkunjung ke Faculty of Law Thamasat University untuk mengikuti Program CPG Academy 2016 on Human Rights

3

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember berkunjung ke Faculty of Law Thamasat University untuk mengikuti Program CPG Academy 2016 on Human Rights dengan agenda atau tema besar human right/hak asasi.

Pada Hari pertama 5 Oktober 2016 acara di mulai tepat pukul 09.00 pagi waktu setempat tidak ada perbedaan waktu antara Indonesia dengan Bangkok Thailand. Tepat jam 09.00 panitia Program CPG Academy 2016 on Human Rights membuka acara dan mengucapkan selamat datang terhadap peserta CPG 2016.

Director CPG Henning Glaser membuka dan memberikan materi awal terkait Concept Devolepment and critique of human right. Dalam paparannya direktor CPG menyampaikan bahwa secara konsep semua negara memiliki konsep yang sama dengan negara- negara  lain terkait HAM. Namun dalam implementasinya setiap negara memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Continue reading

27Apr/16

“MENUNTUT KEADILAN ATAS LARANGAN UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN”

nail

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum FH UNIVERSITAS JEMBER.

Asisten Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ.

Mahkamah Agung (MA) dibulan april ini telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016. Perma ini secara keseluruhan mengatur mengenai larangan bagi para pencari keadilan (justiciabel) untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan Praperadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Perma ini secara resmi diumumkan langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur di ruang kerjanya Selasa 26 April 2016 (dikutip dari beritacenter.com dan hukum online)

Lantas apa yang di maksud dengan putusan praperadilan, menurut pasal 1 angka 10 junto pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka. Semula tidak ada yang membuat Mahkamah Agung harus mengeluarkan perma terkait aturan putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Keadaan berbeda pada saat praperadilan menyita perhatian banyak masyarakat tatkala kuasa hukum dari Budi Gunawan yang statusnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Permohonan praperadilan kuasa hukum Budi Gunawan selanjutnya didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta selatan.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Sarpin)  hakim tunggal praperadilan pada putusannya menyatakan penetapan tersangka Budi Gunawan dinyatakan tidak sah, artinya pada saat itu hakim pengadilan negeri tidak membatasi objek praperadilan yang ada dalam Pasal 77 KUHAP saja, melainkan menggunakan perluasan penafsiran dengan memasukkan penetapan status tersangka dapat menjadi objek praperadilan. Terlepas pro dan konta yang terjadi putusan praperadilan yang telah dikeluarkan oleh hakim Sarpin dan dalam hukum Indonesia putusan tersebut dapat menjadi sumber bagi hakim – hakim lainnya untuk mengikutinya sebagi sumber hukum atau yurisprudensi.

Continue reading